 |
| Foto : Workshop dan audiensi lp maarif nu kab malang di gedung DPRD Kab Malang |
Dalam sambutanya, Ketua LP Maarif NU Kabupaten Malang, DR Hasan Abadi mengatakan, bahwa kegiatan ini diikuti 500 dari 900 Kepala Sekolah dan Madrasah dilingkungan Maarif NU Kab Malang.
"Audiensi LP Maarif NU dengan DPRD Kabuoaten Malang sekaligus Workshop Peningkatan Kapasitas Kepala Madrasah/Sekolah dilingkungan Maarif NU Kab Malang ini diikuti 500 Kepala sekolah", ujarnya.
Hasan Abadi, yang juga Rektor Unira Malang ini, menyampaikan bahwa sudah saatnya di Kabupaten Malang tidak ada dikotomi kebijakan dan anggaran pemerintah pada sekolah negeri maupun swasta, sekolah maupun madrasah.
"Semua harus diletakkan dalam proporsi pendidikan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah", ujarnya.
Kemudian, Hasan Abadi mengatakan bahwa untuk itu perlu dibangun komunikasi aktif dan perumusan bersama terkait kebijakan pendidikan antara Sekolah/Madrasah yang diwakili oleh LP Maarif NU, Pemerintah, DPRD, dan stakeholders yang lain.
"Pelibatan seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Malang, baik negeri dan swasta menjadi sangat penting dalam perumusan dan pengambilan kebijkaan di bidang pendidikan", tegasnya.
Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa pelibatan seluruh stakeholder ini menjadi penting agar tidak ada lagi dikotomi dalam dunia pendidikan.
"Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak lagi ada dikotomi antara sekolah dan madrasah, antara negri dan swasta", ujarnya.
Diharapkan dengan kegiatan ini, ada komunikasi baik antara DPRD Kabupaten Malang sebagai pembuat regulasi di Kabupaten Malang dengan lembgaa pendidikan madrasah khususnya yang berada di bawah naungan LP Maarif NU Kabupaten Malang.
Hadir pada kegitaan ini, Ketua DPRD Kab Malang, Komisi IV DPRD Kab Malang, Rois Syuriah, Ketua PCNU, Ketua LP Maarif NU, Perwakilah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Perwakilan dari Kantor Kemenag Kabupaten Malang. (*)
Posting Komentar