 |
| Foto : Bupati Malang saat peringatan HKSN dan HDI |
Bupati Malang HM Sanusi, bersama istri Hj. Anis Zaida Sanusi, hadir dalam acara tersebut dengan menyalurkan bantuan ratusan miliar dalam peringatan HKSN dan HDI 2019 baik dari Kementerian Sosial (Kemensos), maupun Pemkab Malang sendiri.
Batuan tersebut diberikan kepada 50 orang, yaitu bantuan jaminan sosial lanjut usia sebanyak 3.252 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing orang mendapatkan uang sebesar Rp 2 juta, dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 95.384 KPM, serta bantua sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 493 KPM, dengan total bantuan sebesar Rp 1 miliar.
Selain itu, juga ada pemberian bantuan kepada para disabilitas yaitu berupa 52 kursi roda, 19 unit alat bantu dengar, 10 unit mesin jahit, 30 unit krek atau menyangga kaki, dan sebanyak 58 orang mendapatkan program asistensi sosial penyandang disabilitas.
Bupati Malang HM Sanusi dalam sambutanya menyampaikan, peringatan HKSN ini perlu diperingati secara berkelanjutan, mengingat kesetiakawanan adalah nilai dasar yang merupakan jati diri bangsa Indonesia, mereaksikan budaya dan kearifan nasional atau nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal.
“Kesetiakawanan Sosial terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli serta berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.
Bupati Malang, menambahkan, dengan begitu, nilai kesetiakawanan sosial dapat dijadikan modal sosial, yang memiliki posisi strategis untuk menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, saling percaya dan menerima, integrasi dan keterikatan sosial, yang dinyatakan melalui kerelaan proaktif, serta kepedulian untuk berkorban bersama masyarakat yang membutuhkan, dalam kerangka mewujudkan Indonesia Sejahtera Berbudaya Pancasila.
“Saya mengajak para aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang senantiasa menempatkan konsepsi kekamian dan kekitaan secara strategis, agar menjadi proteksi atas konsepsi keakuan yang cenderung menjadi sumber munculnya kesenjangan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Nurhasyim mengatakan, dengan digelarnya kegiatan ini, menunjukkan bukti nyata bahwa Pemerintah harus hadir untuk memenuhi dan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.
“Penyadang disabilitas sebagai anak-anak bangsa, tentunya masyarakat juga harus berkontribusi untuk membantu dalam memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas,” pungkasnya. (*)
Posting Komentar