 |
| Foto : pelaksanaan sosialisasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan dindik kab malang |
sosialisasi kurikulum bagi Pendidikan Kesetaraan dan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Kesetaraan di Gedung Bojana Puri Kepanjen, Kamis 31/10/2019.
Dewi Ruhillah, Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, menjelaskan, ada beberapa kebijakan pendidikan kesetaraan, diantaranya sistem pengiring, pembelajaran daring, vokasi, tes penempatan, dan sistem modul.
"Pendidikan kesetaraan tidak mengenal sistem zonasi, yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana tutor bisa memotivasi masyarakat untuk mau belajar," ujarnya.
Dewi Ruhilah, mengatakan bahwa pendidikan kesetaraan juga menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan awal peserta didik, sekaligus juga bisa ditempuh dengan percepatan (akselerasi).
"Tes penempatan bisa dipakai untuk menempatkan peserta didik sesuai kelas. Jadi bisa langsung menempati di kelas atas asal sudah lolos tes penempatan," jelasnya.
Lebih lanjut, Dewi menyampaikan, bahwa sistem modul seperti model akselerasi, soal-soal ujian di modul bisa diselesaikan secara fleksibel waktunya oleh peserta didik, menyesuaikan tingkat penguasaan materi dan ketuntasannya.
"Untuk Paket B dan C tidak harus dalam waktu tiga tahun. Bisa selesai dalam waktu dua tahun dan bisa langsung ikut UNBK asalkan sudah menyelesaikan seluruh modul," jelasnya.
Dewi menambahkan, pendidikan kesetaraan juga berfungsi sebagai pengiring, artinya pendidikan kesetaraan sama kedudukannya dengan pendidikan formal.
"Bedanya, waktu belajarnya lebih fleksibel (leluasa) dan peserta didiknya bisa dari beragam usia", ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kasubdit Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kemendikbud, Dr Samto juga hadir memberikan pengarahan kepada peserta
Bimtek Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan. (*)
Posting Komentar