 |
| Foto : M. Wahyudi, Ketua Bawaslu Kab Malang |
Sementara KPU Kabupaten Malang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020, dimana anggaran KPU Kabupaten Malang telah disepakati sebesar 85 Miliar.
Kebuntuan antara Bawaslu Kabupaten Malang dan pemkab malang ini karena pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hanya menyanggupi dengan menawarkan kepada Bawaslu Kabupaten Malang sebesar Rp 23 miliar dari anggaran yang diajukan sebesar Rp 28,6 miliar.
M Wahyudi, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang mengatakan, pihakanya belum menyepakati Anggaran Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang ditawarkan Pemkab Malang, dan tetap pada pendirian semula dengan nilai usulan sebesar Rp 28,6 miliar.
“Anggaran yang kami ajukan belum disepakati. Jadi kami tidak bisa berbuat banyak. Mengingat tahapan Pilkada Kabupaten Malang sudah dimulai tanggal 26 bulan ini. Hanya bisa menyisakan beberapa hari. Apalagi untuk pengesahan NPHD juga butuh waktu,” ungkapnya, Selasa 15/10/2019.
Wahyudi, mengatakan pihakanya tidak ingin mempertaruhkan kinerja dengan mengurangi kualitas pengawasan.
“Pilkada nanti, akan ada lebih dari 4 ribu TPS. Jadi kami juga harus memikirkan untuk biaya pengawasan, karena kami tidak ingin mempertaruhkan kinerja, dengan mengurangi kualitas pengawasan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa pengajuan anggaran sebesar Rp.28,6 miliar tersebut, nantinya akan dialokasikan untuk semua kebutuhan Bawaslu Kabupaten Malang, seperti Bimbingan teknis (Bimtek) pengawas dan saksi. Termasuk honor para petugas pengawas yang ada di lapangan.
“Kami sudah konsultasi ke Bawaslu RI. Memang ketemu anggaran yang kami usulkan sebesar Rp 28,6 miliar. Apabila ini tak kunjung disepakati, maka saya tidak tahu harus berbuat apa", jelasnya.
Wahyudi menambahkan, bahwa Bawaslu, mengajukan anggaran untuk Pilkada Kabupaten Malang yang sudah dilakukan efesiensi serta penyesuaian.
"Kami sudah lakukan penyesuaian dannefesiensi, ketemunya ya segitu", pungkasnya. (*)
Posting Komentar